Menuju Seabad Kongres Kebudayaan Indonesia

oleh: I.G.A. Anom Astika

Pendahuluan

Kebudayaan, adalah hal yang sehari-hari dan melekat dalam kehidupan masyarakat, terlebih bagi masyarakat Indonesia. Sebuah masyarakat, dan juga bangsa yang mencakup 700 suku bangsa dan bahasa berikut adat istiadat yang menyertainya. Sebuah masyarakat, yang demikian menghargai asal-usul kampung halaman masing-masing individunya, dan membuat “pulang kampung” menjadi bagian dari tradisi tahunan mereka. Seperti itulah kebudayaan hidup dalam perbincangan sehari-hari masyarakat, menurut macam ragam adatnya dan keadabannya dan menjadi identitas dari masing-masing individunya. Singkatnya, segala gerak kehidupan masyarakat Indonesia, oleh karena keterlekatannya dengan budaya, tak ada yang tak terkait dengan kebudayaan.

Realitas dan pemahaman tentang arti penting kebudayaan sebagai landasan kehidupan berbangsa sebenarnya sudah digagas sejak masa pra Kemerdekaan. Ada begitu banyak tokoh pergerakan kebangsaan yang mengemukakannya, dan tiap-tiap gagasan didiskusikan di antara mereka dan diupayakan realisasinya melalui berbagai bentuk organisasi ekonomi dan politik. Tetapi yang secara serius membicarakn kebudayaan dalam segala kepenuhannya adalah semacam forum komunikasi di antara para pemerhati dan pemikir kebudayaan yang kemudian dikenal sebagai Konggres Kebudayaan.

Secara historis terdapat dua periode konggres kebudayaan, yaitu konggres-konggres kebudayaan yang dilangsungkan pada periode pra kemerdekaan, dan yang dilangsungkan pada periode kemerdekaan. Konggres kebudayaan di periode pra kemerdekaan, lebih tepat disebut sebagai Konggres Java Institut terkait dengan organisasi penyelenggaranya. Karenanya yang dilangsungkan pada periode kemerdekaan adalah yang ditetapkan sebagai Konggres Kebudayaan.

Periode Pra-Kemerdekaan

Awal abad ke 20 ketika sebagian kaum terpelajar Indonesia mulai melihat keterbelakangan masyarakat Jawa sebagai akibat dari kolonialisme. Dimulai dari R.A. Kartini yang mulai mengemukakan gagasan tentang “bangsa” dan “bangsa Jawa”, pada kelanjutannya kaum terpelajar mulai membangun organisasi yang bertujuan mengangkat harkat dan martabat rakyat Jawa. Kaum terpelajar ini yang kemudian menggagas Konggres Kebudayaan Pertama pada tahun 1918. Dalam pembukaan konggres tersebut dikemukakan oleh Sastrowijono :

“Kami berkeyakinan bahwa kini sudah tiba saatnya untuk terlepas dari tujuan tujuan politik, menyadarkan rakyat bahwa di samping peningkatan ekonomi dan politik, sebuah bangsa baru akan mampu memiliki jati dirinya (nasionalismenya) apabila bangsa itu bertumpu pada sejarah sendiri serta warisan budayanya sendiri. Memiliki kebudayaan sendiri merupakan salah satu unsur penting agar dapat mengungkapkan kesadaran nasional serta jati diri rakyat. Apabila sebuah bangsa mengesampingkan kebudayaannya sendiri serta tidak menghargai apa yang diwariskan nenek moyangnya, maka bangsa itu tidak layak untuk maju.”

Karenanya kebudayaan sudah sejak lama dipikirkan, diperbincangkan, dan kemudian ditempatkan sebagai fondasi untuk pembentukan sebuah bangsa. Kendati Konggres Kebudayaan I masih berorientasi pada upaya pengembangan kebudayaan Jawa, dan peserta konggres sebagian besar berasal dari Jawa dan Madura, tetapi gagasan mempertahankan kebudayaan sendiri dan memberikan jiwa baru untuk memajukan kebudayaan sendiri di tengah alam kolonialisme adalah tonggak pemikiran yang maju di jamannya, dan masih relevan hingga saat ini. Lebih jauh lagi dalam konggres kebudayaan yang pertama ini dibentuk kemudian Java Institut yang kemudian menjadi penyelenggara berbagai konggres kebudayaan di masa kolonial.

Kongres Java Institut yang Kedua pada tahun 1919 secara spesifik berusaha menindaklanjuti seruan dari konggres kebudayaan pertama. Masih dengan orientasi pengembangan kebudayaan Jawa, terutama sejarah dan kebudayaan Jawa, Ini terkait dengan persoalan sampai di mana peninggalan-peninggalan purbakala yang ada di tanah Jawa  dapat berfungsi kembali sebagai unsur yang hidup dalam alam pikiran masyarakat. Orientasi ini menunjukkan bahwa upaya menghargai kebudayaan sendiri mulai bergerak ke arah yang lebih kongkret. Setidaknya ini tercermin dari tujuan pembentukan Java Instituut sebagai penyelenggara Konggres Kebudayaan ke II, yaitu:

“a. mengumpulkan data selengkap mungkin tentang bentuk dan karya kebudayaan Jawa, baik dari sekarang maupun yang telah berkembang dari waktu ke waktu;

b. memajukan pengetahuan dan pengertian kebudayaan Jawa dengan mengadakan kongres-kongres, pameran, ceramah, diskusi, kursus, pertanyaan berhadiah (kuis), dan karang-mengarang”

Konggres Kebudayaan Java Institut yang ketiga pada tahun 1921 diselenggarakan di kota Bandung mengangkat tema pendidikan musik dan sejarah kepada para siswa bumiputra, terutama yang terkait dengan kebudayaan Sunda. Sekalipun demikian catatan sejarah menunjukkan bahwa Konggres tersebut dihadiri oleh ribuan orang, plus mulai ditampilkannya seni budaya Jawa dan Sunda, seperti Tari Banyuwangi, Ukir-ukiran Jepara, Tonil Sunda dan Wayang Wong.

Selain itu tema menarik yang didiskusikan di dalam konggres ini adalah tentang kesenian asing. Para peserta konggres mengajukan beberapa pilihan sikap terhadap masalah ini. Pertama budaya lama dibuang selekas-lekasnya dan dibangunkan budaya baru. Kedua, budaya lama itu dipelihara seperti sediakala, dan ketiga budaya baru itu disesuaikan dengan budaya lama. Sikap yang kemudian dipilih oleh para peserta konggres adalah sikap yang ketiga.

Konggres Java Institut yang keempat diadakan di Yogyakarta pada tahun 1924. Pada konggres ini yang menjadi topik pembicaraan adalah arti penting agar kebudayaan daerah mendapat perhatian lebih besar di dalam penyelenggaraan pendidikan. Tepatnya tentang betapa pentingnya pengetahuan tentang peninggalan-peninggalan purbakala diajarkan kepada anak-anak sekolah, mulai dari sekolah dsar sampai ke sekolah-sekolah menengah.

Konggres Java Institut yang kelima diselenggarakan di Surabaya pada tahun 1926. Topik yang dibicarakan dalam konggres ini adalah Bahasa, Bumi, dan Suku Bangsa Jawa Timur dan Madura. Hal menarik dari Konggres ini disampaikan oleh Walikota Surabaya saat itu Mr.Ir. G.J. Dijkerman terkait masalah-masalah kebudayaan yang perlu dijawab:

“Terus terang, kini seni dan kerajinan tidak memiliki tempat terhormat. Bagi para pengrajin kuningan yang dulu sangat terkenal, pengrajin seni batik bahkan di bidang seni tari Jawa, sekrang tinggal sedikit dari kebesaran zaman dulu. Dan yang paling parah ialah bahwa tidak hanya masyarakat Eropa, tidak hanya, bahkan penduduk asil sendiri sebagian besar tidak tahu betapa besar kejayaan masa lalu dan kini hilang atau terancam akan hilang”.

Konggres Java Institut yang keenam diselenggarakan pada tahun 1929 di Solo. Tema yang diangkat dalam konggres ini adalah terkait pengajaran filsafat timur dan sastra dalam dunia pendidikan. Hal menarik dalam Konggres ini adalah seruan Ki Hajar Dewantara terkait penggunaan bahasa Indonesia:

“Selanjutnya diusulkan agar pemerintah (kolonial) mewajibkan para pegawai, insinyur, guru-guru, terutama kepala-kepala sekolah HIS untuk mengenal satu bahasa, bahasa Indonesia. Mereka karena jabatannya, bergaul dengan rakyat, haruslah mengenal bahasanya, sebab tanpa itu mereka hanya akan dapat mengenal bagian luarnya saja, dan tidak mungkin lebih mendalam lagi. …. Bila orang ingin agar pelajaran bahasa itu hidup, hendaknya orang dapat melihat bahasa itu sebagai alat kebudayaan rakyat yang hidup…”

Tentunya pernyataan ini adalah semacam gema dari Konggres Sumpah Pemuda 1928, yang menegaskan kebangsaan Indonesia.

Konggres Java Institut yang terakhir pada masa pra kemerdekaan adalah yang terjadi pada tahun 1937. Tidak ada yang istimewa dalam konggres ini kecuali perhatian yang besar terhadap kebudayaan Bali. Karenanya acara kongres diisi dengan berbagai pidato, ceramah, dan kunjungan ke berbagai tempat penting dan pameran di Bali.

Periode Kemerdekaan

Konggres kebudayaan di masa kemerdekaan diselenggarakan pada tahun 1948. Tujuan dari diadakannya konggres ini terkait dengan upaya seniman, cendekiawan, dan budayawan untuk meletakkan dasar pembangunan bangsa yang berwawasan budaya. Tujuannya, sebagaimana yang ditulis dalam Majalah Indonesia tahun 1960 adalah “mengupas, meninjau, memecahkan segala soal, pula mengumpulkan segala anasir yang berguna sebagai pokok yang mengakibatkan lancarnya perjuangan kita. Titik berat, kita letakkan kepada hari kemudian, untuk itu perlu dipakai pangkalan keadaan yang sekarang yang sebagai di atas diterangkan, tidak pula dapat dilepaskan dengan sekaligus dari keadaan yang telah lampau”. Pada kelanjutannya konggres kebudayaan ini ditetapkan sebagai konggres kebudayaan yang pertama.

Secara kronik perjalan konggres kebudayaan kemudian adalah sebagai berikut:

Konggres Kebudayaan  II diselenggarakan pada tahun 1951. Konggres ini lebih mengkhususkan diri pada usaha pemecahan di berbagai bidang kesenian, tidak pada kebudayaan secara umum. Ada 4 masalah yang dijadikan bahwan pembicaraan, yaitu a. hak pengarang atau hak cipta; b. perkembangan kesusastraan; c. kritik seni; d. mengenai sensor film; selain pembahasan tentang organisasi kebudayaan.

Konggres Kebudayaan III diselenggarakan pada tahun 1954. Titik utama perhatian dalam konggres ini adalah pada masalah pendidikan kebudayaan bagi kaum pelajar, masyarakat kota, buruh dan tani.

Konggres Kebudayaan IV diselenggarakan pada tahun 1957 di Bali. Perhatian dari konggres pada tahun ini adalah pada kebudayaan dan arsitektur

Komggres Kebudayaan  V pada tahun 1960 diselenggarakan di Bandung dengan penekanan pada masalah kebudayaan dan ekonomi.

Kongres Kebudayaan pada Masa Orde Baru dan Reformasi

Setelah jeda panjang lebih dari tiga dasawarsa konggres kebudayaan kembali diselenggarakan di Bandung pada tahun 1991, yang diprakarsa oleh Direktorat Jendral Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ada 5 topik utama yang dibahas dalam konggres ini, yaitu a. Warisan Budaya, Penyaringan dan Pengembangan; b. Kebudayaan anasional, Kini dan di Masa Depan; c. Daya Cipta dan Pertumbuhan Kesenian Daerah dan Nasional; d. Kebudayaan dan Sektor-sektor Kehidupan Masyarakat; e. Kebudayaan Nasional dan Dunia.

Konggres Kebudayaan ke VII th 2003 di Bukittinggi Sumatera Barat, mengangkat tema Kebijakan dan Strategi Kebudayaan Indonesia, yang didalamnya mencakup 16 pokok bahasan, yaitu: Integrasi dan disintegrasi, Krisis Otoriatas, Desentralisasi Politik/Otonomi Daerah, Identitas dan Transisi, Konflik dan Kekekrasan, Warisan Budaya, Kesetaraan Gender, Hukum dan Korupsi, Reinterpretasi dan Reposisi Adat dan Tradisi, Pendidikan, Ekonomi Kerakyatan, Bahasa dan Simbol, Budaya Pop dan Seni Hiburan, Religi dan Spiritualitas, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Lingkungan Hidup.

Konggres Kebudayaan ke VIII th 2008 diselenggarakan di Bogor mengangkat tema Kebudayaan untuk Kemajuan dan Perdamaian Menuju Kesejahteraan, yang mencakup 15 Pokok Bahasan, yaitu Film/Seni Media, Sastra, Bahasa dan Aksara, Seni Rupa, Media Massa, Seni Pertunjukkan, Ekonomi Kreatif, Hak Kekayaan Intelektual, Diplomasi Kebudayaan, Warisan Budaya, Kebijakan dan Strategi Kebudayaan, Pendidikan, Filantropi Kebudayaan, Identitas Budaya, Etika.

Jelang Seabad

Dari gambaran kronik di muka kelihatan jelas bahwa perbincangan tentang kebudayaan sebagai landasan tegaknya sebuah bangsa seperti tak pernah ada habisnya. Baik di masa kolonial maupun di masa Indonesia merdeka, topik bahasan tentang kebudayaan di dalam berbagai konggres tidak pernah tunggal dan mengundang banyak aspek keilmuan untuk berlibat di dalamnya. Namun satu hal penting yang perlu dicatat dari seluruh perjalanan konggres kebudayaan adalah bahwa perbincangan tentang kebudayaan tidak pernah lepas dari pendidikan. Keduanya semacam saling mengandaikan; Kebudayaan demi keberlangsungannya membutuhkan pendidikan, sebaliknya pendidikan bagaimanapun ditujukan untuk mencapai keadaban, kemuliaan dari kebudayaan itu sendiri. Ini kelihatan dari berdirinya sejumlah sekolah seni, sekolah kerajinan, sekolah filsafat dan sastra, berikut lembaga-lembaga kebudayaan di tingkat kota dan propinsi sebagai realisasi dari berbagai pertemuan kebudayaan tersebut.

Tetapi hal kebudayaan sebagai landasan pembentukan bangsa dan jati diri bangsa tidak mungkin dijawab melalui rutinitas konferensi keilmuan tentang kebudayaan, kalau bukan pertemuan ilmiah dari para pemerhati kebudayaan. Sepanjang sejarah itu pula tidak terdapat laporan yang cukup rinci tentang seberapa besar kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Karenanya berbagai konggres itu hanya mencatat berbagai macam gagasan tentang kebudayaan dan bagaimana seharusnya kebudayaan itu dikembangkan.

Menjadi penting kemudian untuk melihat kebudayaan secara faktual dan aktual sebagaimana amanat UU no 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Lebih-lebih sebagian besar dari anak negeri tidak pernah mengetahui dengan pasti terdapat lebih dari puluhan ribu cagar budaya dan karya budaya yang tersedia di negeri ini. Bahkan, tidak semua orang Indonesia menjadi bangga mengenakan pakaian Batik, mengingat Batik adalah Warisan Dunia yang telah ditetapkan oleh UNESCO.  Karenanya, arah konggres kebudayaan nantinya bukan sekedar merayakan kekayaan budaya Indonesia, tetapi juga membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia adalah super power kebudayaan.

MELURUSKAN PANDANGAN TENTANG KONGRES KEBUDAYAAN 

SEBELUM INDONESIA MERDEKA

 (Mengenai Isi dan Urutan Kongres)

 NUNUS SUPARDI

 

I. Awal Kongres Kebudayaan   

Dua puluh tujuh tahun sebelum Indonesia merdeka atau 89 tahun yang lalu, tepatnya awal tahun 1918, melayang sepucuk surat dari Batavia menuju pimpinan Boedi Oetomo (BO) cabang Surakarta. Surat itu berisi perintah agar BO menyelenggarakan Kongres Bahasa Jawa. Setelah membaca surat itu Pangeran Prangwadono  (yang kemudian dinobatkan menjadi Mangku-negoro VII, seperti dalam foto/sumber KITLV)) menolak dan mengusulkan agar diselenggarakan Kongres Kebudayaan saja. Usul itu didukung oleh kaum terpelajar bumiputra yang lain, sementara pemerintah Belanda menyerah dan membiarkan kaum terpelajat itu menentukan pilihannya.

        Dari balik keputusan kaum terpelajar untuk mengganti  kongres bahasa menjadi kongres kebudayaan menurut hemat saya memiliki arti yang amat penting, mendasar, dan pantas disebut sebagai tonggak kebangkitan kesadaran

terhadap nasib kebudayaan (bangsa) di masa depan. Kebulatan tekad itu dapat menjadi kenyataan dengan diselenggarakannya KK ke-1 dengan nama Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling,. atau Kongres Pengembangan Kebudayaan Jawa, pada tanggal 5 Juli 1918 di Kepatihan Mangkunegara Surakarta.

       Munculnya inisiatif itu tidak dapat dipisahkan dari bangkitnya kesadaran berbangsa. Posisi KK ke-1 sangat istimewa, karena tepat di tengah-tengah dua peristiwa yang amat  bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pertama, berdirinya BO (1908) dan kedua, Sumpah Pemuda (1928). Tumbuhnya kesadaran berbangsa berjalan seiring dengan kesadaran masa depan kebudayaan bangsanya. Kongres itu lahir karena digerakkan oleh semangat yang dimiliki oleh sejumlah ‘orang budaya’ (man of culture) yang tidak lain adalah orang-orang yang terlibat dalam pergerakan. Oleh karena itu ketiga peristiwa itu tidak hanya merupakan peristiwa sejarah politik bangsa, tetapi juga merupakan peristiwa sejarah budaya bangsa.

                                               

Penulis buku ”KONGRES KEBUDAYAAN 1918-2003”, aktif di Badan Kerjasama Kesenian Indonesia (BKKI),    Lingkar Budaya Indonesia (LBI), Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI), Asosiasi Museum Indonesia (AMI), Lembaga Sensor Film (LSF) dan Panitia Nasional Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (PANNAS BMKT).

Bahkan mungkin dapat dikatakan sebagai lahirnya ‘manifes kebudayaan Indonesia’ pada zaman kita sedang dijajah.

        Kongres ke-2 diselenggarakan di Surakarta tahun 1919. Dua tahun kemudian (1921) diselenggarakan KK ke-3 di Bandung, dan tiga tahun kemudian, yakni tahun 1924 diselenggarakan KK ke-4, di Yogyakarta. KK ke-5 diselenggarakan tahun 1926 di Surabaya. Setelah kongres 1926 disusul oleh KK ke-6 (1929) di Surakarta. Kongres ini diselenggarakan agak istimewa karena bersamaan dengan peringatan 10 tahun berdirinya Java-Instituut. Kongres ke-7 diselenggarakan  tahun  1937  di  Bali.  Yang menarik, kongres ini diselenggarakan setengah di darat dan setengah di laut. Transportasi dari pulau Jawa ke Bali dan akomodasi para peserta serta sebagian acara  kongres berlangsung di atas kapal laut ‘Op ten Noort’.

II. Hanya Kongres Kebudayaan Jawa

 Dalam jumpa pers menjelang diselenggarakannya Sarasehan Kebudayaan bertajuk ”Dinamika

Kebudayaan Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara” tanggal 5 Juli 2007 yang lalu, oleh Ir. Luluk Sumiarso (Penasehat Paguyuban Puspo Budhoyo  selaku penyelenggara sarasehan) diinformasikan bahwa ada sebagian orang yang tidak setuju jika Kongres Kebudayaan (KK) tanggal 5 Juli 1918 disebut sebagai awal KK Indonesia dan sebagai tonggak sejarah Kongres Kebudayaan bangsa. Mereka juga menolak jika tanggal diselenggarakannya KK ke-1 (tanggal 5 Juli) dipilih untuk diusulkan menjadi Hari Kebudayaan Bangsa. Mereka menilai KK itu hanya merupakan KK Jawa saja. Konon berita tentang ”kejawaan” kongres itu sampai juga diterima oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

        Untuk pendapat yang menyatakan tidak setuju jika tanggal 5 Juli dipilih untuk diusulkan menjadi Hari Kebudayaan Bangsa dapat difahami, karena masih banyak kemungkinan ada tanggal peristiwa budaya penting yang lain untuk dijadikan pilihan. Tetapi untuk pandangan yang menyatakan bahwa KK 1918 (sebelum Indonesia merdeka) hanya KK Jawa semata (dalam arti sempit dan bernada anti Jawa) sangat perlu untuk diluruskan, guna mencegah menjalarnya virus kesalahpahaman.

        Pandangan seperti ini sebenarnya sudah muncul sejak KK 2003 di Bukittinggi. Ketika makalah yang berjudul “Sekilas KK Sebelum dan Sesudah Indonesia Merdeka” disajikan, harian Republika menurunkan tulisan dengan judul ”Kongres Kebudayaan, Sebuah Langkah Patah-patah”. Di dalam disebut peristiwa KK yang diselenggarakan selama ini sebagai sebuah ironi. Bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut: ”Inilah ironi yang terjadi dalam perjalanan Kongres Kebudayaan yang beberapa hari lalu (19-22 Oktober) menggelar kongres di Bukittinggi, Sumatera Barat.  Sebelum kemerdekaan, dalam waktu 19 tahun, Indonesia (baca: Jawa) melaksanakan tujuh kali kongres. Setelah merdeka, dalam rentang 55 tahun, hanya lima kali. Selama 85 tahun telah terlaksana 12 kali KK, lebih dari separuh bicara soal kebudayaan Jawa”.

Pada bagian  lain Republika menulis: “Telah menjadi kenyataan bahwa KK di Indonesia didominasi Jawa.

KK sebelum kemerdekaan adalah KK Jawa dan setelah kemerdekaan setali tiga uang. Jika ingin melabelinya dengan KK Indonesia, maka hal itu hanya bisa dilekatkan pada KK ke IV tahun 1991, meski di sana, dominasi masih dipegang oleh utusan dari Pulau Jawa”.[1]

         Sepintas pandangan seperti ini memang tidak salah, karena senyatanya kongres itu diberi judul KK

Jawa, digagas oleh orang Jawa, dan diselenggarakan oleh kaum terpelajar Jawa, berlokasi  di tanah Jawa. Tetapi amatlah dangkal jika pandangan seperti itu hanya didasarkan pada alasan-alasan di atas. Bicara soal Jawa, pendirian Boedi Oetomo (BO) tanggal 20 Mei 1908 juga memiliki latar belakang sejarah yang sama dengan KK tersebut. Tanggal 20 Mei telah diakui sebagai awal tumbuhnya kesadaran berbangsa. Juga tidak tepat apabila pandangan itu hanya didasarkan pada label kongres, yakni KK Jawa. Misalnya ada

KK yang lain yang diselenggarakan oleh non-Jawa seperti: KK Sunda, Batak, Minangkabau, Bugis, Sasak, Ambon atau yang lain pastilah peristiwa itu akan dicatat dan mendapatkan perlakuan dan pengakuan yang sama sebagai  bagian dari sejarah perjalanan kebudayaan kita. Tentu amatlah berlebihan jika dituntut kongres itu baru diakui sebagai KK Indonesia jika tidak menggunakan label KK Jawa. Lebih-lebih jika dituntut harus berlabel KK Indonesia. Sebuah persyaratan yang tidak mungkin terpenuhi, karena pada saat itu kondisi kita sedang menjadi bangsa dijajah dan bangsa Indonesia itu sendiri belum lahir.

        Bagian penting yang perlu disimak lebih dalam bukanlah masalah label kongres, tetapi masalah isi dan materi yang diperbincangkan dalam kongres itu. Apakah dari kongres-kongres itu mampu menghasilkan konsep, kebijakan maupun strategi untuk memajukan kebudayaan suku bangsa dan menumbuhkan kesadaran berbangsa?  Atau sebaliknya, kongres itu malahan menghasilkan konsep, kebijakan dan strategi masuknya pengaruh kebudayaan penjajah terhadap kebudayaan bangsa?

 

III. Sumbangan KK Sebelum Indonesia Merdeka

         Selama ini perhatian  orang lebih tertuju pada KK yang diselenggarakan sesudah Indonesia merdeka saja. Termasuk di kalangan budayawan dan seniman, peristiwa budaya itu tidak banyak yang memperbincangkannya. Seolah-olah KK sebelum Indonesia seperti tidak bermakna. Tidak memberikan sumbangan bagi kemajuan kebudayaan bangsa dan proses pembentukan ”menjadi Indonesia”. Oleh karena itu timbul kecurigaan sebagai KK Jawa saja pada sebagian orang seperti diuraikan di atas. Padahal, peristiwa budaya tahun 1918 itu pantas dijadikan tonggak sejarah KK dan menjadi motor penggerak diselenggarakannya KK berikutnya hingga sekarang.  Hasil yang dicapai amat besar manfaatnya bagi perumusan konsep, kebijakan dan strategi pemajuan kebudayaan bangsa.

        Pokok-pokok pikiran yang lahir dari kongres-kongres itu banyak yang terbukti telah menjadi landasan dalam membangun solidaritas dan mengembangkan kebudayaan bangsa hingga sekarang. Kenyataan sebagai bangsa majemuk (multietnik) dan memiliki budaya beranekaragam (multikultur) menjadi sumber inspirasi dalam menumbuhkan rasa nasionalisme. Kemajemukan telah menumbuhkan hasrat, semangat dan inspirasi untuk mewujudkan kebudayaan bersama, menjadi milik bersama, menuju perwujudan kebudayaan Indonesia, yang kemudian dibingkai dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika.”

         Konsep bangsa dan kebudayaan majemuk dibahas dalam kongres tahun 1918. Perbincangan mengenai kebudayaan Jawa saja dinilai terlalu sempit. Dalam kongres kedua tahun 1919 masalah diperlebar, mencakup kebudayaan Sunda, Madura, dan Bali. Dalam diskusi melebar lagi ke masalah kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional Indonesia. Mereka sepakat untuk memajukan kebudayaan bangsa, mutu sumber daya manusia sebagai pendukung kebudayaan ditingkatkan dengan cara mengoptimalkan peran pendidikan dalam proses pembudayaan (KK 1918). Anak-anak bumiputra perlu diberikan pelajaran sejarah bangsa, arsitektur, bahasa, sastra, filsafat, musik tadisional, tari, sandiwara (tonil) dan kerajinan (besi, perak, emas, kayu, tenun, bambu, kulit dll.) Tujuannya adalah  untuk mengubah pola pikir (mindset) masyarakat suku bangsa terutama pandangan sebagai bangsa kuli (terjajah) menjadi bangsa yang merdeka dan berkepribadian, serta dari pola pikir kehidupan bersuku-suku menuju ke arah kehidupan satu bangsa.  Mari kita simak cuplikan dari sekian banyak pandangan pemakalah pada KK sebelum Indonesia mereka.

          Dr. Satiman, sebagai salah satu pemakalah pada KK 1918 menyatakan bahwa: “Pertemuan peradaban Barat dan Timur harus saling membagi keduanya. Perjuangan hanya dapat dicapai melalui “peperangan” antara kemampuan intelektual, dan oleh karena itu kemampuan intelektual kita harus dibuat sama dengan intelektual Eropa”. Pandangan seperti ini jelas memiliki pengaruh besar terhadap upaya menumbuhkan semangat menjadi sebuah bangsa baru yang maju. Selanjutnya, pemakalah yang lain, yakni RM Sutatmo (KK 1918) menegaskan tentang konsep memajukan kebudayaan bangsa melalui strategi membuka peluang lahirnya perubahan dengan tetap memelihara, menjaga dan mempertahankan kebudayaan yang kita miliki. Sutatmo menyatakan bahwa: “Perlu mempertahankan keberadaan kita dan memberikan jiwa baru untuk memajukan kebudayaan kita.” Bagaimana dengan pendapat Dr. Radjiman? Sebagai orang Jawa, Radjiman berpendapat bahwa  ”Jika pribumi dipisahkan sepenuhnya dan secara paksa dari masa lalunya, yang akan terbentuk adalah manusia tanpa akar, tak berkelas, tersesat di antara dua peradaban.”  Selain itu Radjiman juga menyinggung masalah penyelenggaraan pendidikan kepada kaum bumiputra. Menurut Radjiman, pendidikan harus berlangsung serasi dalam bentuk penanaman nilai etika dan estetika, dan harus memperhatikan dasar adat istiadat bangsa. Pandangan ini masih tetap aktual hingga kini, dan menjadi dasar dalam penyusunan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Pasal 1 ayat (2) disebutkan: “Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.” 

        Tentang telah tumbuhnya kesadaran berbangsa pada diri para peserta kongres tidak perlu diragukan lagi. Sastrowidjono selaku ketua panitia kongres. Sastrowidjono mengatakan bahwa: “…telah tiba saatnya untuk menyadarkan masyarakat bahwa suatu bangsa yang utuh membutuhkan suatu landasan sejarah dan tradisi, selain pembangunan di bidang politik dan ekonomi”.

        Perdebatan juga mengarah pada upaya perlindungan kebudayaan agar kebudayaan tidak mengalami kerusakan  dan kemusnahan (KK 1924). Perlindungan diarahkan pada kebudayaan yang bersifat benda (tangible) maupun yang bersifat non-benda (intangible). Hal ini tergambar pada perbincangan mereka tentang nilai-nilai (tatakrama), seni musik, keutuhan berbagai  bangunan kuno, situs purbakala, arsitektur, alat-alat kesenian, hasil kerajinan, bahasa daerah,  hingga pada sistem keluarga dan adat. Melalui kongres mereka merintis berdirinya lembaga penelitian kebudayaan Java Instituut (KK 1918), berbagai museum, sekolah seni kerajinan tangan (Kunst Ambachtsschool), serta membuka jurusan Sastra, Filsafat, dan Budaya Timur (KK.1929) seperti  yang ada hingga sekarang.

       Untuk melindungi benda peninggalan sejarah dan purbakala, atas inisitif PAJ Moojen disusun Monumenten Ordinanntie (MO) stbl. 238 tahun 1931 yang kemudian disempurnakan menjadi UU No.

5/1992 tentang Benda Cagar Budaya.  Sementera itu pemakalah Soejono pada KK 1929 meminta agar:

“……. agar Pemerintah mewajibkan para pegawai, insinyur, guru-guru, terutama kepala-kepala se-kolah HIS untuk mengenal satu bahasa, bahasa Indonesia”.  Nilai penting dari KK sebelum Indonesia merdeka adalah pendapat Ki Hajar Dewantaratentang bagaimana menyikapi hubungan antara kebudayaan bangsa dengan kebudayaan asing. Ki Hajar menyatakan pendapatnya bahwa terhadap kebudayaan asing sebaiknya kita : “…..tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing”, asal bahan-bahan itu dapat memperkaya dan memperkembangkan kebudayaan bangsa, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia”. Pendapat Ki Hajar ini akhirnya dipilih sebagai bagian dari penjelasan Pasa 32 UUD 1945.

         Bagaimana dengan para pemakalah yang berasal dari Belanda? Untuk ukuran saat itu, pandangan mereka sungguh luar biasa. Selaku pemakalah (KK 1918) Muhlenfeld paling tidak telah menyumbangkan dua pemikiran penting dan mendasar bagi bangsa bangsa Indonesia. Muhlenfeld antara lain mengatakan: “Untuk membangkitkan kesadaran terhadap kebudayaan sendiri itu ke seluruh wilayah, maka pengajaran dan pengkajian sejarah bangsa merupakan sarana yang terbaik, terkuat dan terpenting”. Di samping itu, ia juga menegaskan bahwa “untuk sebuah “natie” dan individu tuntutan pertama adalah mengenal dirinya sediri sehingga mereka memiliki perangai, karakter, dan mendapatkan kembali rasa percaya diri setelah kehilangan selama berabad-abad”. Bukankah pandangan orang Belanda seperti ini sangat patut menjadi catatan tersendiri bagi lahirnya sebuah bangsa baru, Indonesia.

        Pandangan yang lain datang dari kalangan Birokrat pemerintah Hindia Belanda. Ia adalah Walikota

Surabaya dan Bandung selaku tuan rumah kongres.  Selaku Walikota Bandung Walikota Bandung SA Reitsma (KK 1921) menyatakan bahwa: “…..perlu langkah pembentukan dan pengembangan kebudayaan nasional Indonesia yang dalam keadaan tertindas, akan dihidupkan kembali berkem-bang di darahdaerah…..” . Sementara itu, Dijkerman sebagai Walikota Surabaya (KK 1926) menyatakan bahwa: “….seni akan berkembang kuat apabila bangsa itu sedang dalam kondisi kuat, dan sekarang adalah waktunya yang tepat untuk menyadarkan suku bangsa Indonesia….” untuk menuju menjadi bangsa yang kuat. Ilmuwan Belanda lain yang menyampaikan pandangannya adalah Dr. FDK Bosch, Kepala Oudheid-kundige Dienst/Lembaga Purbakala  (KK1924),  Dr. GWJ Drewes, DR. SJ. Esser, L.van Rijckevorsel (1929), dan Ir. PHW. Sitsen (1937).  Dalam kongres itu  Bosch menegaskan tentang pentingnya pelestarian peninggalan purbakala untuk masa saat itu dan yang akan datang, Drewes, Esser, L.van Rijckevorsel menekankan tentang perlunya pengajaran Kesusasteraan Timur di Perguruan Tinggi yang kemudian direalisasikan dengan berdirinya Sekolah Kerajinan (Kunst Ambaacht School), yang mendorong berdiri Akademi Seni Rupa (ASRI), Fakultas Sastra dan Filsafat dengan jurusan-jurusan: Sastra, Sejarah, dan Filsafat yang masih tetap ada hingga sekarang. Sementara itu Sitsen menyampaikan pendapatten tang pentingnya mengembangkan seni kerajinan Bali, perlunya mendirikan museum kerajinan dan Bali Instituut, serta pemanfaatan budaya untuk pengembangan pariwisata di Bali.

        Dari petikan sebagian kecil dari pokok-pokok pikiran selama kongres sebelum Indonesia merdeka seperti di atas menunjukkan betapa luasnya pandangan dan jauhnya jangkuan pemikiran para peserta kongres. Mereka pantas disebut sebagai peletak dasar konsep, kebijakan dan strategi dalam berbangsa dan berbudaya bangsa di zaman Indonesia kemerdekaan. Dengan uraikan singkat ini diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi mereka yang berpandangan KK sebelum Indonesia merdeka hanya melulu membahas kebudayaan Jawa saja.

 

IV. Meluruskan Urutan Kongres

         Sesuai keputusan Kongres Kebudayaan (KK) 2003 di Bukittinggi, kongres berikutnya akan diselenggarakan 5 tahun sekali. Untuk penyelenggaraan kongres   tahun 2008 yang akan datang, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata tengah melakukan persiapan yang disebutnya sebagai KK ke-6.  Berkenaan dengan rencana tersebut ada bagian penting yang perlu diluruskan, yakni mengenai  urutan KK yang pernah diselenggarakan. Dengan demikian kesalahan dalam hal yang tampaknya sepele itu tidak terulang kembali. Selama ini KK yang diselenggarakan sebelum Indonesia merdeka tidak pernah mendapatkan pengakuan dan dengan sendirinya tidak dimasukkan dalam hitungan dalam urutan kongres. Tidak dimasukkannya dalam hitungan itu karena banyak yang tidak atau mengetahui latar belakang peristiwa budaya itu. Yang keberapakah KK yang akan datang?  Keenam, kedelapan atau kelimabelas?         Perdebatan masalah urutan itu diawali pada saat berlangsung KK di Magelang tahun 1948. Ketika itu dipersoalkan KK itu sebagai KK pertama, atau kedua atau malahan ketiga? Kerancuan itu muncul karena sebagian peserta menyatakan bahwa kegiatan ”Musyawarah Kebudayaan” yang berlangsung di Sukabumi pada 31/12/1945 telah dianggap sebagai KK ke-1, sehingga kongres di Magelang merupakan KK ke-2. Sementara itu menurut Mr. Wongsonegoro justru berpendapat KK di Magelang itu sebagai yang ke-3, karena Kongres Pendidikan yang diselenggarakan di Solo tahun 1947 disebutnya sebagai KK ke-2. Sidang sempat riuh karena masing-masing mempertahankan argementasinya. Menengahi  perdebatan itu Wakil Presiden Moh. Hatta angkat bicara dan menyatakan setuju jika kongres di Magelang dinyatakan sebagai KK ke-1 karena persiapannya lebih matang dan cakupannya lebih luas. Pendapat Hatta akhirnya diterima secara bulat.

 Permasalahan jumlah dan urutan KK kembali terulang pada KK 2003 di Bukittinggi. Karena oleh Panitia KK 1991 disebut KK ke-4 (mestinya ke-6), dengan sendirinya KK 2003 dinyatakan sebagai KK ke-5. Kesalahan itu tidak pernah ada yang mengoreksi, sehingga kesalahan itu terbawa ke KK 2003 di Bukittinggi.  Kembali peserta mengingatkan bahwa KK di Bukittinggi bukan KK ke-5 tetapi ke-7, karena ada dua kongres yang dilupakan, yakni KK 1957 dan 1960. Dengan adanya penegasan  itu maka KK 2008 yang akan datang jelas bukan KK ke- 6 tetapi ke- 8.

        Penyebabnya sama, yakni karena adanya perbedaan pandangan apakah kedua kegiatan itu KK atau bukan? Dalam Warta Kebudayaan terbitan Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional (BMKN), kedua pertemuan itu disebut sebagai “Pertemuan BMKN”, “Rapat Umum BMKN”, dan pada bagian lain disebut ”Konferensi Budaya” dan “Kongres BMKN”. Dalam buku Prahara Budaya kedua pertemuan itu disebutnya sebagai “Kongres BMKN” bukan dengan sebutan KK. Karena tidak adanya ketegasan dalam penamaan itu maka kerancuan pun muncul.

        Ajip Rosidi sebagai penanggap menegaskan bahwa pertemuan budaya di Bali tahun 1957 dan di Bandung tahun 1960 juga merupakan KK. Sebagai peserta di kedua pertemuan itu Ajip mengakui  selama ini kedua peristiwa budaya itu memang cenderung dilupakan orang, padahal pada kedua kegiatan itu telah terjadi perdebatan yang cukup keras tentang kebudayaan dan faham politik antara kelompok budayawan dan seniman yang berhaluan humanisme sosialis (kiri) dengan kelompok humanisme universal (kanan) dan kelompok netral. Pendapat Ajip diperkuat oleh Rosihan Anwar dan Ramadhan KH yang juga hadir sebagai peserta KK 2003. Dengan demikian urutannya  menjadi sbb: KK tahun  1948 di Magelang (ke-1), KK  tahun  1951 di Bandung (ke-2), KK tahun  1954 di Surakarta (ke-3), KK tahun  1957 di Denpasar/Bali (ke-4),  KK tahun  1960 di Bandung (ke-5), KK tahun 1991 di Jakarta (ke-6), dan KK tahun 2003 di Bukittinggi adalah yang ke-7.

V.   Penutup

         Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peristiwa KK sebelum Indonesia yang berlangsung 7 kali itu patut disebut sebagai tonggak sejarah kebudayaan bangsa. Meskipun pada awalnya KK tahun 1918 disebut sebagai KK Jawa, pada KK 1919 cakupan pembahasan diperluas termasuk kebudayaan Sunda, Madura dan Bali. Selain itu pokok permasalahan yang diperbincangkan telah merambah jauh ke masa depan kebudayaan Indonesia, bukan lagi suku bangsa. Oleh karena itu pandangan bahwa KK sebelum Indonesia merdeka semata-mata membahas kebudayaan Jawa tidaklah tepat. Bisa jadi dengan berlindung pada judul “KK Jawa” peserta mendapatkan kesempatan yang luas dalam memikirkan masa depan kebudayaan Indonesia yang dicita-citakan.

        Jika posisi 7 kali KK sebelum Indonesia merdeka memang pantas untuk dinyatakan sebagai tonggak sejarah karena memiliki arti penting bagi perkembangan kesadaran berbangsa dan peletak dasar konsep, kebijakan dan strategi kebudayaan masa depan,  pantas pula peristiwa itu menjadi bagian dari KK di Indonesia. Oleh karena itu jika tahun 2008 jadi diadakan KK lagi, maka kongres itu tidak lagi sebagai KK ke8, tetapi KK ke-15. Mengapa takut? Bukankah Kongres Bahasa Indonesia yang diselenggarakan tahun 1938 (sebelum Indonesia merdeka) telah diakui sebagai Kongres Bahasa Indonesia ke-1?

Kemanggisan-Jakarta, 6 Juli 2007

Alamat Rumah:

Nunus Supardi

Jl. H. Saili B. No. 9, RT 02/06

Kemanggisan, Jakarta Barat (11480) Telp. 021-5494175 – HP. 08159636450 Alamat Kantor:

Badan Kerjasama Kesenian Indonesia (BKKI)

Jl. H.A. Salim No. 19/A Jakarta Pusat

Telp. 3907453, Fax: 3906945, E-mail: bkki_nasional@yahoo.com

[1] Republika, Minggu, 26 Oktober 2003